Solusi Masalah Kependudukan Indonesia

Solusi Masalah Kependudukan Indonesia
                Jumlah penduduk sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu negara. Bahkan ada ilmuan yang berpendapat bahwa jumlah penduduk dapat memberikan potensi yang lebih besar kepada suatu negara untuk berkembang. Mengapa saya mengatakan demikian, karena apabila semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Tapi seperti kenyataan yang kita lihat selama ini pertambahan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat tidak diimbangi dengan rumah tangga perusahaan yang merupakan penyedia lapangan kerja. Sehingga banyak penduduk yang tidak mendapat pekerjaan. Mereka pun menjadi pengangguran dan bahkan sampai ada yang menjadi gelandangan demi memenuhi tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi. Tak jarang pula ada masyarakat yang sampai melakukan tindakan kriminal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua itu disebabkan oleh ketidak seimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan pertumbuhan peduduk. Maklum, yang penulis ketahui saat ini adalah lapangan kerja di indonesia saat ini sangatlah sempit seiring popuasi usia kerja semakin banyak. Yang lebih memprihatinkan lagi orang pribumi mayoritas bermental pencari kerja, bukan sebagai pembuat lapangan kerja.

                Seiring dengan realita masyarakat yang bermental pencari kerja, mengutip kalimat Tung Desem Waringin salah satu entreprenuer (pengusaha) Indonesia mengatakan, populasi pengusaha orang Indonesia masih minim, hanya berjumlah 1,5%. Hal tersebut menunjukkan daya kreatifitas orang pribumi untuk berkarir menciptakan lapangan kerja sangat minim, berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja di Indonesia yang semakin menjamur, karenanya pemerintah harus meyiapkan solusi ataupun program penetasan permasalahan tersebut, sesuai dengan tulisan saya di atas sebelumnya.

                Memang, dengan adanya progran KB ( Keluarga Berencana ) sudah memberikan sedikit perubahan terhadap pertambahan penduduk. Tapi, apakah itu sudah cukup ? Ya, itu saja belum cukup. Seperti yang saya tuliskan diatas salah satu penyebab menurunnya kualitas sosial ekonomi masyarakat adalah ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun pendapatan dan belanja (PDB), dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.

                Apabila tidak ada solusi memecahkan masalah tersebut, maka menurut saya, akan berdampak sulit menembus rantai kemiskinan yang dialami oleh Indonesia yang dimana kemiskinan akan banyak dan terus bertambah setiap tahunnya. Ya, bisa jadi bertambahnya kejahatan, karena kurangnya kesempatan bekerja dan mereka nekat untuk melakukan kejahatan. Itu mereka lakukan karena mereka juga ingin melanjutkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
               Maka dari itu saya selaku penulis sekaligus generasi penerus Negara Indonesia, menyarankan dan berpendapat kepada pemerintah Indonesia harus menyiapkan program untuk menanggulangi itu semua. Misalnya menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak, supaya mereka semua bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan keluarga mereka. Dan segala sumber daya perlu diciptakan untuk meningkatkan modal usaha, meningkatkan mutu modal manusia mulai dari gizi, kesehatan maupun pendidikan.
                Selanjutnya untuk mencegah dampak meledaknya penduduk di Indonesia, penulis pun memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Indonesia yakni menggelar program kepada masyarakat se-Indonesia dengan membatasi kelahiran bayi. Caranya ? ya tentu memaksimalkan program keluarga berencana. Juga bisa dengan cara pelaksanaan program tranmsigrasi sebagi upaya untuk mengatasi pemusatan penduduk atau kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Nah kalau mengenai pendidikan bagi masyarakat, ya sejatinya pembangunan gedung-gedung sekolah lebih memadai, supaya yang belum mengenyam pendidikan bisa mengenyam pendidikan setinggi mungkin yang mereka mau.

                Akhirnya dengan adanya program yang penulis tawarkan di atas, secara perlahan bisa mengatasi masalah berbagai macam masalah pertambahan penduduk terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menangulangi pengangguran dan mencegah kejahatan di Indonesia, sehingga Indonesia bisa menjadi sejahtera, aman, dan damai.

Amiin.

› Read More

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan

DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA

A.    Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan

            Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan luas tabah kira-kira 2 juta km² dan jumlah penduduk yang ke empat terpadat di dunia setelah China, India,dan Amerika.
Sebagaimana diketahui perubahan angka pertumbuhan penduduk disebabkan oleh unsur-unsur :

1.      Fertilitas

                Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi,jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih besar, jumlah bayi yang lahir setelah tahun 2000 masih tetap banyak jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran bayi di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta bayi.

2.      Mortalitas

            Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari 3 faktor demogarafis selain fertilitas dan migrasi, yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk, faktor social ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan lingkungan, serta kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat.

3.      Migrasi

                Migrasi adalah merupakan gerak perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan, migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relative permanen dari suatu daerah ke daerah lainnya (orangnya disebut migran).

            Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja.
            Banyak ide dan teori yang sudah dipaparkan cendekiawan-cendekiawan terdahulu mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan. Salah satunya adalah Malthus. Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia.
            Philip Hauser menganggap kemiskinan tercipta dari tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja dikarenakan adanya ketidakcocokan antara pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan secepat-cepatnya walaupun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya akibat ketatnya persaingan dalam mencari kerja.
            Kedua pemaparan ahli tersebut bermuara ke satu arah yakni jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni; kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah barang tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk golongan miskin. Sampai-sampai ada idiom yang menyebutkan bahwa ''tidak ada yang bertambah dari keluarga miskin kecuali anak''.
            Selain meningkatkan beban tanggungan keluarga, anak yang tinggal di keluarga miskin sangat terancam kondisi kesehatannya akibat buruknya kondisi lingkungan tempat tinggal dan ketidakmampuan keluarga untuk mengakses sarana kesehatan jika anak mengalami sakit. Hal yang sama juga dialami ibu hamil dari keluarga miskin. Buruknya gizi yang diperoleh semasa kehamilan memperbesar resiko bayi yang dilahirkan tidak lahir normal maupun ancaman kematian ibu saat persalinan. Maka dari itu infant mortality rate (tingkat kematian bayi) dan maternal mortality rate (tingkat kematian ibu) di golongan keluarga miskin cukup besar. Tingkat kematian merupakan indikator baik atau buruknya layanan kesehatan di suatu negara. Tingkat kematian penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih didominasi golongan penduduk miskin.
            Masalah migrasi juga memicu pertambahan penduduk secara regional. Salah satu contohnya adalah kasus Pulau Jawa. Pulau Jawa luasnya hanya 7 persen dari total luas wilayah nasional namun penduduk yang berdiam di Jawa adalah 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Kesenjangan antar pulau ini menyebabkan munculnya kemiskinan baik di pulau-pulau luar yang tidak berkembang maupun di Pulau Jawa sebagai akibat ketidakmampuan mayoritas penduduk mendatang maupun lokal yang kalah bersaing dalam mendapatkan penghidupan yang layak.
            Kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.
Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Lainnya ,yaitu :

·          Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang

·          semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, dll

·          Angka pengangguran meningkat

·          Angka kesehatan masyarakat menurun

·          Angka kemiskinan meningkat

·          Pembangunan daerah semakin dituntut banyak

·          Ketersediaan pangan sulit

·          Pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit

·          Angka kecukupan gizi memburuk

·          Muncul wanah penyakit baru

            Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk :

1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan.
           Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.
3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi
            Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan.

            Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.

            Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk :
1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.
2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

› Read More

FASLI JALAL

LAJU pertumbuhan penduduk Indonesia yang dihitung berdasarkan jumlah kelahiran dari wanita usia subur dalam kurun 10 tahun terakhir ternyata tidak menurun. Mengacu data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) 2012, laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,5%, jauh dari angka ideal yang semestinya di bawah 1%.

Memang 10 tahun lalu, lewat program Keluarga Berencana (KB) sudah ada upaya menekan rata-rata jumlah anak yang lahir dengan mengurangi ratarata kelahiran usia wanita subur 15–29 tahun atau total fertility rate (TFR) pada berkurang dari 2,6 menjadi 2,1. Sayang, cita-cita tersebut pupus, karena pada tahun 2013 angka TFR masih pada kisaran 2,6. Angka ini tidak bergerak sejak 10 tahun yang lalu.

Nah, pada tahun 2014 tinggal tersisa beberapa bulan lagi, artinya hampir mustahil target 2,1 tersebut bisa tercapai. Sekadar memberi gambaran, jika saja target TFR 2,1 tercapai maka bisa disebut ratarata satu keluarga mempunyai dua anak. Angka dua anak adalah target ideal program KB. Namun kalau TFR mandek pada kisaran 2,6, saya anggap keluargakeluarga Indonesia masih punya tiga anak.

Padahal, tingginya TFR berkorelasi dengan angka kematian ibu (AKI) hamil atau melahirkan. Data SDKI kembali menyebutkan, AKI di Indonesia mencapai 359 orang per 100.000 kelahiran. Ini tertinggi dibandingkan dengan negaranegara ASEAN lainnya. Di Vietnam, angka AKI cuma 50 orang per 100.000 kelahiran. Atas kondisi ini, saya menyebut dinamika kependudukan di Indonesia sudah “lampu merah”.

Bayangkan, dengan angka jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai sebesar 240 juta. Jika trennya masih seperti ini, diperkirakan pada 2030 jumlah penduduk kita mencapai 340-400 juta. Tidak hanya masalah kesehatan, di masa mendatang pastinya ledakan penduduk yang tidak wajar akan menciptakan berbagai persoalan pelik seperti, krisis pangan, keterbatasan lahan tempat tinggal, kerusakan lingkungan, tingginya angka kriminalitas.

Kekhawatiran ini wajar, karena saat ini saja kita masih diterpa persoalan kenaikan harga cabai, bawang, daging sapi, daging ayam, dan sembako lainnya. Tingginya tingkat konsumsi semakin sulit teratasi ketika jumlah penduduk melambung, sedangkan ketersediaan pangan sangat terbatas. Lalu, apa yang menjadi persoalan kampanye KB selama ini? Permasalahan pertama adalah, luas wilayah Indonesia yang secara geografis terbentang dari satu pulau ke pulau yang lain.

Kedua, penerapan kebijakan otonomi daerah, karena masing-masing kepala daerah punya arah yang berbeda dengan program KB. Sarana-prasarana penunjang pemakaian KB, seperti klinik kesehatan, menjadi tidak optimal. Timpangnya pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain jelas membuat pembangunan sarana kesehatan juga terhadang. Belum lagi ketersediaan tenaga dokter atau bidan. Di daerah makmur bisa jadi akan memiliki banyak klinik, dokter, dan bidan.

Kondisi sebaliknya terjadi di daerah minus. Padahal, klinik-klinik inilah yang menjadi ujung tombak sosialisasi agar masyarakat disiplin memakai alat-alat KB. Selain itu, ada kendala banyak peraturan daerah (perda) yang masih mencantumkan setiap pelayanan alat kontrasepsi dipungut biaya. Ini tidak bisa diubah kecuali perdanya diubah. Padahal, kita semua berharap semua pelayanan alat kontrasepsi ini gratis, toh ini membantu program nasional.

Masalah seputar otonomi daerah tersebut, ditambah dengan tingginya angka drop out (DO) atau putus pemakaian kontrasepsi. Sebagai gambaran angka DO untuk produk kontrasepsi berjenis injeksi saja hingga mencapai 40%, padahal kami berharap hanya 20%. Tingginya angka DO tersebut juga berkorelasidengankondisi infrastruktur kesehatan di daerah. Kalau jarak antara klinik dengan rumah warga terlalu jauh, jelas tingkat kedisiplinan penggunaan alat kontrasepsi akan menurun. Biaya ber-KB menjadi tidak ekonomis.

Harus jangka panjang
Kalaupun pemerintah pusat membantu kampanye dengan menyediakan alat kontrasepsi per bulan gratis di suatu daerah terpencil secara bergerak (mobile), sedangkan warga memakai pil dan suntik yang sifatnya temporer hanya beberapa bulan, maka bulan depan warga DO, karena ketiadaan layanan.

Lalu, apa yang akan BKKBN lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga dampak negatif kependudukan di masa mendatang tidak terjadi? Karena itu, kami mempunyai solusi yakni dengan lebih fokus melakukan kampanye penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP adalah penggunaan alat-alat kontrasepsi yang bisa bermanfaat untuk jangka panjang.

Kontrasepsi pada MKJP rata-rata efektif 3–7 tahun. Berbeda dengan kontrasepsi jangka pendek yang sifatnya hanya bertahan beberapa hari atau bulan. Sekadar informasi, alat kontrasepsi berdasarkan waktunya ada dua jenis, yakni kontrasepsi jangka panjang, dan kontrasepsi jangka pendek. Kontrasepsi jangka pendek contohnya pil, dan suntikan. Sedangkan yang jangka panjang yakni, implan dan intra-uterine device (IUD).

Berbeda dengan pil dan suntik, implan, dan IUD tingkat kegagalannya tidak lebih dari 1% tiap 100 wanita yang memakai. Untuk implan, tingkat kegagalan hanya sebesar 0,05% per 100 wanita. Bandingkan dengan tingkat kegagalan pil dan suntik yang bisa mencapai 9–10%. Strategi penggunaan MKJP ini jelas akan mengatasi hambatan geografis dan beragamnya kebijakan otonomi daerah.

Contoh, walaupun hanya mengandalkan satu klinik di satu kawasan, mungkin jauh dari tempat tinggal warga lain, namun warga hanya sekali datang dan mungkin beru kembali lagi tujuh tahun kemudian. Memang, kadang-kadang ada perasaan malu para perempuan dalam memasang IUD. Proses pemasangan itu dianggap suatu yang privasi. Jadi walaupun itu dilakukan oleh bidan, kalau tidak perlu banget biasanya para perempuan enggan.

Karena itu, tampaknya memang implan saat ini menjadi pilihan yang terbaik. Dengan menggunakan MKJP maka akan mengurangi tingkat DO serta mengurangi faktor kegagalan kontrasepsi, menekan TFR dan mengurangi jumlah penduduk, dan menghindari risiko masalah-masalah ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang pasti, program KB dua anak cukup akan tercapai.

Saat ini untuk mencapai citacita itu, BKKBN punya langkah konkret untuk memperkenalkan MPJP. Sejak 2012, kami berikan implan dan IUD secara gratis di mana pun. Baik di pelayanan kesehatan publik maupun di swasta kami gratiskan. Pemerintah punya dana untuk pengadaan implan sebesar Rp200 miliar pada 2013. Masalah kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Harus ada integrasi satu kebijakan dengan yang lainnya. Tahun depan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pelayanan KB masuk dalam layanan dasar. Kita juga berharap kebijakan ini juga membantu mengubah “lampu merah” kependudukan menjadi lebih “hijau”.

FASLI JALAL
Kepala BKKBN

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/26/18/787552/pertumbuhan-penduduk-sudah-lampu-merah

› Read More

Pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi

1.      Pertambahan penduduk di Indonesia

            Jumlah  penduduk adalah salah satu indikator  penting dalam suatu Negara.  Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.  Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah.
 
            Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.
            Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di penghujung kekuasaannya. Sebab, tahun ini tepatnya pada tanggal 9 juli 2014 Indonesia akan memiliki pemimpin baru yang dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).           

            Namun, di penghujung pemerintahannya, utang luar negeri Indonesia ternyata malah semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), utang Indonesia, per Mei 2013 sudah mencapai 2.036 triliun.        

            Jumlah itu bertambah Rp 186 triliun hanya dalam kurun waktu enam bulan. "Hasil LKPP (Laporan Keuangan pemerintah pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, di mana pada akhir Bulan Desember 2012, utang RI baru mencapai Rp 1.850 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (17/7). 

            Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pertumbuhan penduduk Indonesia per tahunnya adalah 1,49 persen. Pada 2013 ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 250 juta orang.      

            "Bertambahnya jumlah penduduk tersebut disebabkan masih tingginya tingkat fertilitas," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal pada pembukaan Parenting Education Dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2013, Rabu (17/7) di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

            Artinya, dengan jumlah utang luar negeri yang dimiliki Indonesia saat ini, tiap penduduk dan bayi yang baru dilahirkan ke bumi Indonesia secara otomatis langsung terbebani utang negara sebesar Rp 8.114.000. Jumlah itu diperoleh dari Rp 2.036 triliun dibagi Rp 250 juta penduduk.          

            Tak hanya itu, besarnya jumlah utang yang dimiliki saat ini menandakan Indonesia tengah menuju menjadi negara bangkrut. Sebab, tanda-tanda menjadi negara bangkrut antara lain adalah; utang pemerintah terus menumpuk, aset negara atau tanah beserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta, cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan luar biasa, dan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji aparatur negara.

            "Lihat saja sekarang, di mana, pada akhir bulan Desember masih USD 112.8 miliar, dan pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD 98.1 miliar," kata Ucok.

            Menurut Uchok, utang luar negeri Indonesia semakin membengkak akibat pinjaman yang dilakukan oleh 16 kementerian, lembaga maupun BUMN untuk menggarap proyek pembangunan. Meski proyek sudah berjalan, rupanya pengembalian utang belum sepenuhnya selesai.

            16 Kementerian itu antara lain; Kementerian Keuangan (USD 871,1 juta atau Rp 8,3 triliun), Kementerian Negara PPN/BAPPENAS (USD 302 juta atau Rp 2,8 triliun), Kementerian Pertahanan (USD 227,1 juta atau Rp 2,1 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (USD 165,5 juta atau Rp 1,5 triliun), PT PLN (USD 59 juta atau Rp 567,2 miliar), Kementerian Perhubungan (USD 45.6 juta atau Rp 438,6 miliar), (Kementerian Dalam Negeri (USD 21,2 juta atau Rp 204,1 miliar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (USD 8,9 juta atau Rp 86,1 miliar).           

            Sementara, Kementerian Kesehatan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD 8,4 juta atau Rp 81,1 miliar, Badan Meteorologi dan Geofisika (USD 7,6 juta atau Rp 72,9 miliar), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (USD 1,6 juta atau Rp 15,7 miliar), Kementerian Komunikasi dan Informatika (USD 984,4 ribu atau Rp 9,4 miliar), Kementerian Pertanian (USD 912,8 ribu atau Rp 8,7 miliar), PT Pertamina (USD 353,7 ribu atau Rp 3,3 miliar), Kementerian Agama (USD 262,2 ribu atau Rp 2,5 miliar), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (USD 7331 atau Rp 70,3 juta).          

            Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menilai pemerintah tak memiliki kemauan kuat untuk melunasi utang. Jika ada niat, Indonesia bisa menjadi negara mandiri.

"Pemerintah tidak memiliki kemauan kuat. Jelas mampu," kata Arif saat dihubungi merdeka.com.

            Secara sumber daya alam dan manusia, Indonesia merupakan negara yang amat kaya. Saking kayanya, grup musik Koes Plus sampai-sampai pernah membuat lagu dengan judul 'Kolam susu'.

            Dalam lagu itu salah satu liriknya berbunyi 'Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.' Lirik itu menggambarkan begitu kayanya Indonesia dengan tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Namun, nyatanya Indonesia malah tak bisa lepas dari utang.           
 
  
            Pertumbuhan Penduduk memiliki pengertian perubahan penduduk dari satu waktu ke waktu yang lainnya pada suatu wilayah atau populasi yang dapat digunakan sebagai pengukuran. Istilah pertumbuhan penduduk bisa ditujukan untuk semua spesies namun lazimnya pertumbuhan penduduk dikatikan dengan manusia. Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. 

            Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode.

            Penduduk suatu negara merupakan objek dan subjek pembangunan. Sebagai obyek artinya penduduk merupakan faktor yang harus dibangun atau ditingkatkan kualitas hidupnya. Sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses pembangunan. Di lihat dari sisi yang lain, penduduk merupakan beban sekaligus potensi bagi suatu negara. Apabila suatu negara pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, ini merupakan masalah. Hal ini dikarenakan kapasitas wilayah suatu negara terbatas. Apabila suatu negara telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini bisa menyebabkan ledakan penduduk.Akibat akibat dari ledakan penduduk tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk tersebut dalam suatu wilayah atau negara tersebut. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971 pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32% pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000 sebesar 1,6% pertahun. Keluarga berencana merupakan suatu usaha untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, demi kesejahteraan keluarga. Dalam program ini setiap keluarga dianjurkan mempunyai dua atau tiga anak saja atau merupakan keluarga kecil.Dengan terbentuknya keluarga kecil diharapkan semua kebutuhan hidup anggota keluarga dapat terpenuhi sehingga terbentuklah keluarga sejahtera.         
            Ledakan penduduk Indonesia mulai terlihat tahun 80-an. Jika pada tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia masih berkisar 60,7 jiwa, tahun 1985 melonjak hampir tiga kali lipat, yaitu 164 juta jiwa. Tahun 2000 telah lebih dari 200 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2008 jumlah itu terus meningkat. Tahun 2005 mencapai 218.869.000 jiwa dan tahun 2008 mencapai 237.512.355 jiwa.       

            Pemerintah Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum kerjasama ini melalui komitmen berkelanjutan memperbaiki iklim investasi nasional; jaminan stabilitas keamanan dunia usaha dan kegiatan bisnis di kawasan industri (MM2100 Cibitung, Jatake Tangerang, Kota Jababeka Cikarang, Lippo, Hyundai, EJIP, Delta Silicon, Batam); dan membenahi berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Diharapkan melalui solusi pemecahan masalah ini, pemerintah mampu untuk mencegah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memanusiakan manusia jelas merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi masa kini dan mendatang, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.

2. Dampak negatif dari pertumbuhan penduduk 

                Menurut Thomas Robert Malthus dalam Essay on the Principle of Population (1798), dikatakan bahwa “ penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan bertambah menurut deret hitung. Dengan demikian pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada produksi makanan yang dibutuhkan. Jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan terjadi ledakan penduduk.
                Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan hal ini pun
membuat pemerintah berusaha untuk mengatasinya ledakan penduduk tersebut.

3. Dampak Ledakan Penduduk antara lain :        

1. Jumlah pengangguran semakin meningkat.    
2. Kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah.   
3. Kebutuhan pendidik, kesehatan dan perumahan sukar diperoleh.      
4. Terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan. 
5. Tingkat kemiskinan semakin meningkat.          
6. Meningkatnya Investor yang datang.                

4. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan     
                Jumlah penduduk yang besar sebagai penyebab timbulnya kemiskinan, Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh proses demografi yakni; kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat kelahiran yang tinggi sudah barang tentu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan penduduk. Namun demikian, tingkat kelahiran yang tinggi di Indonesia kebanyakan berasal dari kategori penduduk golongan miskin. pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

                Usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi ledakan penduduk
 antara lain :       
1. Memperluas lapangan kerja melalui industrialisasi      
2. Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)        
3. Meningkatkan produksi pangan sesuai kebutuhan penduduk               
4. Melaksanakan program transmigrasi 
5. Menambah sarana pendidikan dan perumahan sederhana

5. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kesejahteraan           
       Jumlah penduduk yang besar dalam hal ini, selain membuat kerugian, juga ada keuntungannya, dengan pertumbuhan penduduk rakyat jadi makin bisa saling bersosialisai, bermusyawarah, dan bersilahturahmi memperkuat kerukunan dan kesatuan. Dan hubungannya dengan kesejahteraan banyak, seperti halnya, dengan adanya pertumbuhan penduduk, jadi semakin banyak orang-orang baru yang memiliki kelebihannya masing-masing, terutama dalam hal IT/Teknologi dengan orang-orang ini kita dapat hidup sejahtera, kenapa demikian, karena dengan adanya orang yang baru, yang memiliki inovasi dan menciptakan sesuatu yang baru, kita dapat merasakannya, dan juga dapat memperdayakan SDM yang ada dengan cara kita latih agar bisa seperti orang-orang baru tersebut.
          Jadi pada dasarnya hubungan Pertumbuhan Penduduk terhadap Kesejahteraan sangat bagus dan banyak keterkaitannya diantaranya :     

1.       Dengan adanya SDM baru yang muda dan juga berprestasi  dapat mengajarkan orang-orang yang terdahulu/ jadul/ yang belum mengerti akan teknologi.    

2.       Dengan membuat lapangan pekerjaan yang baru, untuk para orang yang membutuhkan pekerjaan / tidak tidak dapat melanjutkan sekolah.       

3.       Dengan saling bergotong-royong bersama-sama saling bahu membahu untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita.    

4.       Adanya saling bantu bila mengalami musibah.   

5.       Saling menjada keamanan lingkungan masing-masing.  

6.       Dan semakin banyak manusia yang bisa memikirkan sodara-sodara kita yang kesusahan, agar sama-sama bisa maju.

› Read More